Pencarian






Artikel Terkini


KRIMINALISASI DOKTER YANG DIKECAM

Kamis, 27 Februari 2014, 11:31 | 0 Komentar

Dr Paulus Januar, drg, MS Laboratorium Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Prof. DR Moestopo…
Lanjutkan membaca »

Satgas Awasi Pelaksanaan JKN

Kamis, 16 Januari 2014, 22:34 | 0 Komentar

Penulis : Rosmha Widiyani | Minggu, 12 Januari 2014 | 09:09 WIB
Lanjutkan membaca »

SJSN KESEHATAN DAN SUBSIDI BBM

Sabtu, 13 Juli 2013, 09:11 | 0 Komentar

SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) bidang Kesehatan
Lanjutkan membaca »

90 Persen Tukang Gigi Tak Berizin

Minggu, 28 April 2013, 00:23 | 0 Komentar

TEMPO.CO, 16 Januari 2013. Bandung-Sebanyak 90 persen dari sekitar 75 ribu tukang gigi di Indonesia…
Lanjutkan membaca »

PDGI hargai putusan MK terkait tukang gigi

Selasa, 09 April 2013, 07:52 | 0 Komentar

Senin, 18 Februari 2013 14:40 WIB | Jakarta (ANTARA News) - Pengurus Besar Persatuan Dokter…
Lanjutkan membaca »
Artikel Lainnya »

tukang gigi pos kota.gif

POINTER KETERANGAN PERS MENGENAI TUKANG GIGI

Kamis, 03 Mei 2012, 06:37

Disampaikan Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar, Kementerian Kesehatan 17 Maret 2012 pada konperensi pers bersama PB PDGI (Persatuan Dokter Gigi Indonesia), PB PPGI (Persatuan Perawat Gigi Indonesia) dan PP PTGI (Persatuan Teknisi Gigi Indonesia)

•A.    LANDASAN  FILOSOFIS

  • 1. Kesehatan adalah hak asasi setiap warga Negara yang dijamin oleh konstitusi.
  • 2. Pemerintah mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas bagi masyarakat.
  • 3. Pemerintah wajib melindungi rakyat Indonesia dari pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan standar.
  • 4. Pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan kesehatan gigi dan mulut hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunya kompetensi dan kewenangan.

 

•B.     LANDASAN YURIDIS

  • 1. Permenkes No. 53/DPK/I/K/1969 tentang Pendaftaran dan Perizinan Tukang Gigi dikeluarkan dalam rangka mengatur tukang gig idalam pembuatan gigi tiruan oleh karena pada masa itu, jumlah dokter gigi dan penyebarannya belum banyak.
  • 2. Dalam rangka penertiban dan pengawasan maka dikeluarkan Permenkes No. 339/MENKES/PER/V/1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi yang memberikan kewenangan kepada tukang gigi untuk:
  • a. Membuat Gigi Tiruan Lepasan dari akrilik sebagian atau penuh.
  • b. Memasang Gigi TiruanLepasan.
  • 3. Dalam pasal 9 Permenkes No. 339/MENKES/PER/V/1989, tukang gigi dilarang:
  • a. Melakukan penambalan gigi dengan tabalan apapun.
  • b. Melakukan pembuatan dan pemasangan gigi tiruan cekat/ mahkota tumpatan tuang dan sejenisnya.
  • c. Menggunakan obat-obatan yang berhubungan dengan tambalan gigi baik sementara ataupun tetap.
  • d. Melakukan pencabutan gigi, baik dengan suntikan maupun tanpa suntikan.
  • e. Melakukan tindakan-tindakan secara medis termasuk pemberian obat-obatan.
  • f. Mewakilkan pekerjaannya kepada siapapun.
  • 4. Dengan diterbitkannya Permenkes No. 339/MENKES/PER/V/1989, terkait dengan perizinan tukang gigi:
  • a. Tukang gigi yang telah memiliki izin berdasarkan Permenkes No. 53/DPK/I/K/1989, wajib mendaftarkan diri kembali (perbaharuan izin) ke Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten/Kotamadya untuk jangka waktu tiga tahun dan dapat diperpanjang kembali hingga usia 65 tahun.
  • b. Mempertimbangkan landasan pemikiran dikeluarkannya Permenkes No. 339/MENKES/PER/V/1989 dan pengaturan pembaharuan izin, maka sesungguhnya Departemen Kesehatan tidak menerbitkan izin baru bagi tukang gigi selain bagi tukang gigi yang telah mendapatkan izin berdasarkan Permenkes No. 53/DPK/I/K/1969.
  • 5. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Permenkes 339/Menkes/PER/V/1989 yang secara substansi mengatur kewenangan dan perizinan tukang gigi, ditetapkanlah Permenkes No. 1871/MENKES/PER/IX/2011 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan No. 339/MENKES/PER/V/1989.
  • 6. Permenkes No. 1871/MENKES/PER/IX/2011 tahun 2011 hanya mengatur para tukang gigi yang terdaftar dan telah mendapatkan izin Departemen Kesehatan sesuai Permenkes No. 53/DPK/I/K/1969 dimana izin tersebut sudah diatur kembali dalam Permenkes No. 339/MENKES/PER/V/1989.
  • 7. Peraturan-peraturan terkait:
  • a. UU nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 73, ayat (2) menyebutkan setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik.
  • b. UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 60 menyebutkan:

~ Setiap orang yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakanalat dan teknologi harus mendapat izin dari lembaga kesehatan yang berwenang.

~ Penggunaan alat dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma agama dan kebudayaan masyarakat.

  • c. PP 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan, Pasal 1 menyebutkan tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk melakukan upaya kesehatan.
  • d. Permenkes No. 1796/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan yang telah mengatur tenaga-tenaga kesehatan yang telah memiliki kualifikasi tertentu dan diakui secara hukum untuk menjalankan praktek dan/atau menjalankan profesinya.
  • e. UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan:

Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan pada konsumen.

KONDISI SAAT  INI

  • 1. Fakta saat ini di lapangan bermunculan tukang gigi yang tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan tetapi berpraktik mandiri bahkan melebihi kewenangan pekerjaan yang diatur pada Permenkes No. 339 tahun 1989 seperti perawatan ortodonti, pencabutan, penambalan gigi, pembuatan mahkota akrilik atau porselen.

~ Pemasangan gigi tiruan lepasan tanpa dilakukan pencabutan sisa akar gigi terlebih dahulu dapat menimbulkan abses.

~ Pasien dibuatkan gigi tiruan lepasan tanpa pencabutan sisa akar dan bahan akrilik diaplikasikan langsung didalam mulut pasien. Pasien mewngeluhkan rasa terbakar, sakit, dan bengkak pada gusinya (kasus pada pasien di Kabupaten Kudus)

- Perawatan ortodonti (pemasangan kawat gigi) (Kasus pada pasien di Propinsi Bengkulu)

  • 2. Berdasarkan Permenkes No. 1871/MENKES/PER/IX/2011 bahwa Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kepala Puskesmas harus membina Tukang Gigi dalam rangka perlindungan terhadap masyarakat, diantaranya:
  • a. Tingkat Puskesmas bentuk pembinaan adalah melakukan penjaringan/pendataan disertai pemberian formuli rpendataan kepada tukang gigi yang berpraktik di wilayahnya.
  • b. Tingkat Dinas Kesehatan Provinsi dan Kbupaten/Kota adalah melakukan pembinaan yang diarahkan untuk kerjasama dengan profesi teknisi gigi yang telah terregistrasi Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) dan Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi (MTKP).

Telah dilihat: 1585 | Apakah anda suka dengan berita ini?: Suka (31)| Tidak Suka (22)

Komentar

... belum ada komentar

Tulis Komentar

« Masukkan teks yang ditampilkan di dalam kotak (tidak case sensitive)